EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA JAYAPURA
Keywords:
Effectiveness, Law Enforcement, Corruption.Abstract
Corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on the life of the nation and state. This study discusses the issue of how law enforcement against corruption in Indonesia and how effective law enforcement is against corruption in Jayapura City. The purpose of this study is to describe law enforcement against corruption in Indonesia and analyze the effectiveness of law enforcement against corruption in Jayapura City. The method used is normative-empirical legal research that combines library studies with field data through interviews and observations. The results of the study indicate that law enforcement against corruption in Indonesia has not been running optimally due to limited human resources of law enforcement officers, as well as weak coordination and overlapping authority between law enforcement agencies. Furthermore, law enforcement against corruption in Jayapura City is also ineffective because it is still hampered by weak coordination between law enforcement officers, political pressure, low public participation due to concerns about intimidation, lack of protection for reporters and witnesses, and the persistence of a permissive culture and political patronage that give rise to corruption.
Downloads
References
Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Buku:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, BPKP, Jakarta.
Irwansyah dan Ahsan Yunus (Ed), 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Marwan Mas, 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2010. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Jurnal:
Bonefasius Bao, PRT. Paramma, Anitha Nurak, dan Hendrik Vallen Ayomi, 2023. Noken dan Korupsi: Degradasi Nilai Budaya Antikorupsi pada Era Otonomi Khusus di Papua, Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(1) : 109-120.
Desi Sommaliagustina, 2019. Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah, Journal of Governance Innovation, 1(1) : 44-58.
Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiartha, dan I Made Minggu, 2022. Wewenang Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Preferensi Hukum, 3(3) : 578-584.
Ilham Rahmansyah, 2020. Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan, Jurist-Diction, 3(6) : 2223-2244.
La Achmady, 2020. “Kekhususan” Otonomi Khusus Papua, Dinamis, 17(1) : 81-88.
Marianus Lamere, 2024. Dampak Otonomi Khusus pada Pembangunan Ekonomi di Papua, Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 6(2) : 240-247.
Maura Viranti, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun, 2025. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(2) : 98-114.
Muhammad Fadhel Febriansyah, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Zaky Nugraha, Andrea Tanjung, dan Sudirman Tepu, 2025. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(2) : 1018-1024.
Ni Putu Sri Widiasih, 2026. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tantangan, Hambatan, dan Solusi, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(1) : 736-742.
Yeni Sri Lestari, 2018. Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang, Community, 3(2) : 180-195.
Sumber Lain:
Arief Gunawan, 2023. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kepolisian Resor Kudus). Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA.
Monica Rizqi, 2024. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Skripsi. Semarang: Program Studi Ilmu Hukum UNISSULA.
Puan Tania Maharani, 2022. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017-2021 (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Konawe). Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Hukum UMI.
Internet:
Ardiles Leloltery. Inspektorat Kota Jayapura Ajak ASN Aktif Mengisi SPI 2025,(online), (https://papua.antaranews.com/berita/750409/inspektorat-kota-jayapura-ajak-asn-aktif-mengisi-spi-2025, diakses 19 Oktober 2025).
Zararah Azhim Syah. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024, (online), (https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-2024, diakses 19 Oktober 2025).
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
