TANGGUNG JAWAB PERDATA TIKTOK SHOP ATAS PEREDARAN BARANG PALSU DI JAYAPURA
Keywords:
Civil Liability, Tiktok Shop, Counterfeit Goods.Abstract
Consumer protection in the social commerce ecosystem is a crucial pillar for the integrity of digital trade in Indonesia. However, there is a significant gap between consumer protection regulations and practice, with TikTok Shop often resorting to safe harbor to avoid legal liability for the distribution of counterfeit goods. This situation creates injustice for consumers in Eastern Indonesia, particularly Jayapura, who face geographical and structural barriers in asserting their rights. This study aims to analyze TikTok Shop's civil liability and evaluate the dispute resolution mechanism for the distribution of illegal products in Jayapura. Using a normative-empirical method, data was collected through interviews with the Food and Drug Authority (BPOM) and online skincare consumers. The main findings indicate that TikTok Shop's civil liability in Jayapura is nil because the platform only provides administrative responses without providing material compensation. The study concludes that the dispute resolution procedure is dysfunctional; consumers are trapped between the platform's unresponsive internal system and formal channels that are unrealistic in terms of cost and accessibility.
Downloads
References
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2024, (Jayapura: BBPOM, 2024)
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025, (Jayapura: BBPOM, 2024)
B. Suryono dan A. Pratama, Co-Liability Theory in Digital Economy, (Semarang: Pustaka Mandiri, 2023)
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
FS Harahap, Hukum Perlindungan Konsumen dan E-commerce di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021)
Google, Temasek, dan Bain & Company, e-Conomy SEA 2022: Roaring into the Next Decade, (Singapore: Google, 2022)
H. Budiono, Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Era Digital, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020)
H. Susanti dan M. Handayani, Implikasi Hukum Digital dan Prinsip Safe Harbour, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022)
Husovec, M., "The Challenge Designing Intermediary Liability Laws," Dalam The Cambridge Handbook of Digital Law and Policy, Diedit oleh A. L. Murray and R. K. L. Murray, (Cambridge: Cambridge University Press, 2024)
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2023)
M. Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2019)
M. Yusuf, E-commerce dan Dinamika Regulasi di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
Moh. Taufik Makarao, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)
Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
N. Adriyani dan E. Prasetyo, Hukum Siber dan Prinsip Tanggung Jawab Intermediary, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
S. Wibowo, Algorithmic Accountability and Consumer Protection, (Jakarta: Erlangga, 2023)
Simamora, Y., Tanggung Jawab Hukum E-commerce dan Tantangan Digitalisasi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Laporan Pengaduan Konsumen YLKI Tahun 2023, (Jakarta: YLKI, 2024)
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Digital Services Act (DSA) Uni Eropa (Sebagai Perbandingan Hukum Global)
Section 230 dari Communications Decency Act (CDA) Amerika Serikat (Sebagai Perbandingan Prinsip Safe Harbour Global)
Jurnal dan Sumber Lainnya
D. Permadi dan R. Purnamasari, "Integrasi Social Commerce dan Isu Yurisdiksi," Jurnal Hukum Digital, 10(1), (2024)
Eka Basuki, "Pembatasan Tanggung Jawab Marketplace sebagai Active Business Actor dalam Perlindungan Konsumen E-Commerce," Jurnal Hukum dan Bisnis Digital, Vol. 7, No. 1, (2024)
CNBC Indonesia, "Sah! TikTok Investasi Rp 23,38 T ke Tokopedia Punya GOTO," diakses pada 29 Oktober 2025 melalui https://www.gotocompany.com/news
Data Registrasi Perusahaan PT. Tokopedia, Business Number 219739, Kemenkumham, diakses pada 30 Oktober 2025 melalui https://companieshouse.id/tokopedia
Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Shop Pada TikTok," diakses pada 30 Oktober 2025 melalui https://en.wiktionary.org/wiki/sumber
McKinsey & Company, "It's showtime! How live commerce is transforming the shopping experience," diakses pada 17 Oktober 2025 melalui https://www.mckinsey.com
TikTok Shop, "Discover the Future of Social Commerce," diakses pada 30 Oktober 2025 melalui https://business.tiktokshop.com/us/seller
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
