ANALISIS PERBANDINGAN PROSES PEMECAHAN SERTIPIKAT TANAH ANTARA TANAH WARISAN DAN TANAH HASIL PEMBELIAN DALAM PERSPEKTIF UUPA
Keywords:
Land Certificate Separation, Inherited Land, Purchased Land, UUPA, Legal Certainty, Legal Protection.Abstract
This study examines the comparative process of land certificate division between inherited and purchased land from the perspective of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA) and its implementing regulations. Certificate division is part of the registration and maintenance of land data to ensure legal certainty and protection for rights holders. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that procedurally, both types of certificate division follow the same process, but differ in the legal basis and supporting documents. For inherited land, division requires the determination of heirs, proof of inheritance relationships, and a division agreement, making it more complex and prone to disputes. For purchased land, division is simpler because it relies on a single, clear rights holder through a deed of sale and transfer of title. This difference impacts the level of legal certainty and protection: inherited land requires greater precision in determining heirs, while purchased land provides a stronger legal standing for a good-faith buyer as long as the procedures are followed correctly.
Downloads
References
Anwar, M. S. (2023). Pendaftaran Pemindahan Hak atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Keadaan Tertentu Menurut Hukum Tanah Nasional. Cendekia Syariah dan Hukum, 8(1)
Benuf, K. (2013). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 10(1).
Dewi Lestari, R. (2023). Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dalam Jual Beli Tanah Berdasarkan KUHPerdata. Consensus, 2(2).
Handayani, F. (2018). Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Jurnal Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kurniawan, A. (2023). Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Jual Beli dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Jurnal Hukum Wiraraja, 5(2).
Mahrita. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum. Lex Librum, 6(1).
Prajawati, P. A. D. N., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2023). Ketentuan Hukum dan Etika Profesi dalam Penanganan Pemecahan Sertifikat oleh Notaris/PPAT. Jurnal Analisis Hukum, 6(2).
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketentuan Pelayanan Pertanahan Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Santoso, I. (2018). Pendaftaran Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Tanah Nasional. Jurnal Hukum Agraria, 4(2).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Wambrauw, Y. R. (2021). Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Jurnal Borneo Administrasi, 17(1).
Wulandari, N. L. G. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak atas Tanah Waris Berdasarkan
Pasal 20 Ayat (1) UUPA. Jurnal Jatayu, 11(2)
Yuliastuti, R. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Tanah. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
Zulfikar, R. (2023). Problematika Lahirnya Sertifikat Hak Atas Tanah yang Berasal dari Tanah Warisan yang Belum Dibagi. Jurnal Agraria dan Land Reform, 2(2).
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
