Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura
Keywords:
Penyuluhan Hukum, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022.Abstract
Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua Pada Masyarakat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra bahwa selama ini tidak ada perlindungan dan pengakuan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat, seringkali hak-hak masyarakat hukum adat diabaikan begitu saja termasuk adat-istiadatnya dan tradisinya sejak dulu kala tidak diperhatikan sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut guna agar mitra dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 juni 2025 yang dilaksanakan di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua, kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi kemudian pemaparan materi kepada masyarakat setempat di Kampung Nendali. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 yang telah memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Downloads
References
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agraria , Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008.
Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013.
G.Kertasapoetra,et,al, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, Bina aksara,1985.
Husen Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu,Kini dan Masa Mendatang),Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011.
Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., & Sahuleka, O. (2023). Penyuluhan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).
Hadi, S., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Bauw, L., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2024). Sosialisasi Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 3(3).
Hadi, S., Solossa, M., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(11).
Katjong, K., Palenewen, J. Y., & Loogman, S. M. (2021). Penerapan Ipteks Keabsahan Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Kecil. Jurnal Pengabdian Papua, 5(3).
Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(8), 1342-1348.
Manengkey, V. T., Tanati, D., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Palenewen, J. Y., ... & Rongalaha, J. (2025). Sosialisasi Hukum Tentang Peran Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(11), 5140-5152.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, 2(1), 12-23.
Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
Palenewen, J. Y. (2023). Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Penerbit Widina.
Palenewen, J. Y., Thesia, E. H., Bano, Y., & Tanati, D. (2023). Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(12), 1649-1657.
Palenewen, J. Y., & Manengkey, V. T. (2022). Analisis Yuridis Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(05), 812-823.
Palenewen, J. Y., & Rongalaha, J. (2021). Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah. Jurnal Hukum Ius Publicum, 2(1), 45-59.
Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan IPTEKS Sistem Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pada Kampung Asei Besar. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(11), 1607-1615.
Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 1(03), 381-387.
Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Penerapan Ipteks Kepemilikan Sertifikat Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat Kampung Asei Kecil. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(10), 1312-1319.
Palenewen, J. Y. (2023). Juridical Study of Registration Period Transfer of Land Ownership Rights at the Land Office Jayapura City. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(5), 495-498.
Palenewen, J. Y. The Role Of Land Deed Officials In The Registration Of Land Proprietary Rights To Guarantee Legal Certainty For Communities In Jayapura City.
Palenewen, J. Y. (2024). Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik.
Palenewen, J. Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab dalam Penerbitan Sertifikat Asli Tapi Palsu pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(5).
Palenewen, J. Y. (2024). Legal Consequences for Land Rights Holders Who Do Not Register Their Rights with the National Land Agency Papua Province. Contemp. Readings L. & Soc. Just., 16, 28.
Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(06), 1351-1357.
Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).
Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. Journal of Progressive Law and Legal Studies, 1(02), 144-150.
Palenewen, J. Y. (2023). Role of the National Land Agency in Settlement of Land Boundary Disputes in Jayapura City. International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science, 1(03), 381-387.
Palenewen, J. Y. (2023). Hak Dan Kepemilikan Rumah Susun Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Penerbit Widina.
Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. Russian Law Journal, 12(1).
Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(5), 1295-1304.
Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2(8).
Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(11), 458-463.
Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(3).
Palenewen, J. Y. (2023). Tenure and Ownership of Lani Tribe Traditional Land in the Bokondini District, Tolikara Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(1), 625-628.
Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(3), 344-354.
Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak MilikUntuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Sosial, 2(6), 3634-3643.
Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Sosial, 2(6), 3625-3633.
Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, 2, 12.
Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak MilikUntuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Sosial, 2(6), 3634-3643.
Palenewen, J. Y., Pelupessy, S. P., Asmarani, N., Bauw, L., Rongalaha, J., Tanggahma, B., ... & Pelupessy, B. E. (2025). Penerapan IPTEKS Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Non Litigasi Di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Sosial, 2(6), 3625-3633.
Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(5), 1123-1129.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. PT Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Ius Publicum, 3(1), 50-70.
Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., ... & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS Tentang Gunanya Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(7), 1313-1320.
Sahuleka, O., Manengkey, V. T., Katjong, K., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4).
Samosir, H., Pelupessy, E., Bauw, L., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(11), 5153-5162.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004.
Thesia, E. H., Thesia, I. M., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 57-67.
Thesia, E. H., Samosir, H., Pondayar, Y., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Solossa, M., ... & Manengkey, V. T. (2023). Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(7), 1306-1312.
Tanati, D. (2025). Kinship System and Customary Government of the Waropen Indigenous Community. LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, 2(1), 24-31.
Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2023). Penerapan Ipteks Tentang Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Pada Kampung Nendali. Amma: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 134-140.
Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(4), 42-51.
Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(09), 1133-1138.
Tanati, D. (2023). Land Ownership Rights According to Indigenous Peoples in Kwadeware Village, Waibu District Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(1), 629-634.
Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(8), 1331-1337.
Tanati, D. (2023). Membuka Jendela Nilai Dan Norma Masyarakat Adat Kabupaten Waropen.
Tanati, D. (2024). Patterns Of Resolution Of Customary Rights Disputes For Traditional Law Communities In Waropen District Papua Province. Russian Law Journal, 12(1).
Tanati, D. (2023). The Role of Customary Institutions in Settlement of Customary Land Disputes between Wonatorey and Watopa Clans in Waropen Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(3), 278-283.
Tanati, D. (2024). Several Customary Violations in the Waropen Customary Law Community of Papua Province. Contemp. Readings L. & Soc. Just., 16, 19.
Tanati, D. (2019). The Pattern Settlement of Adat Delict of Waropen Tribe. JL Pol'y & Globalization, 89, 14.
Tanati, D. (2024). Ownership Patterns of Land Rights from the Perspective of Customary Law Communities in Waropen Regency Papua Province. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(3), 355-363.
Tanati, D. (2019). The Forms of Custom Offense (Sanctions) of Waropen Tribe of Papua. JL Pol'y & Globalization, 83, 84.
Ter Haar. Het Adatrecht ran Indie in wetenschap. praktijk en onderwijs.dalam Moh. Koesnoe.
Van Vollenhoven, Ichtisar lengkap DC Indonesier en zijrt grand jilid 1 (terjemaban Soewargono). Jogjakarta:Yayasan Badan penerbit Gajah Mada,1956
yoseph Palenewen, J. (2023). Legal Protection for Holders of Land Ownership Certificates in Jayapura Regency. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 10(3), 273-277.
Peraturan Perundang-Undangan :
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
